Masalah Nafakah Yang Bersifat Materiil Dari Suami Pada Istri Dalam Hukum Islam

MASALAH NAFAKAH YANG BERSIFAT MATERIIL DARI SUAMI PADA ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

Oleh : Drs. H. Jojo Suharjo

Ketua Pengadilan Agama Rembang

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan diantaranya nikmat kesehatan sehingga masih dikaruniai umur panjang dan dapat kembali membaca tulisan-tulisan tersebut dibawah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Tulisan tersebut dibawah ini berjudul sebagaimana terurai diatas adalah sebuah risalah yang disusun penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Muda ketika penulis kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1981. Kendatipun sejak disusun risalah tersebut sampai kini telah melewati rentang waktu selama 32 tahun, akan tetapi dirasa masih berguna dan relevan untuk dibaca kembali.

Kembali penulis tuangkan dan sajikan seutuhnya risalah tersebut dari BAB I sampai BAB III beserta penutup/kesimpulan, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian.

Sekian selamat membaca

 

BAB 1

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFAKAH

A.Pengertian Nafakah

Dalam pengertian nafakah ini penyusun akan mengemukakan pengertian nafakah dalam arti bahasa dan dalam arti istilah.

1. Nafakah Dalam Arti Bahasa.

Nafakah, nafakah berasal dari bahasa arab “nafaqat-un” atau “nafqat-un”, yaitu segala sesuatu yang perlu untuk memelihara kehidupan; belanja rumah tangga.1

 Didalam kamus Arab-Indonesia, “ نفقهً jamaknya “ نفقات ” artinya: nafkah, barang-barang yang dibelanjakan.2 Sedangkan dalam kamus Idris Al Marbawy, nafakah berarti: barang yang dibelanjakan, menafkahkan rizki, belanja buat makan hidup.3

Bertitik tolak dari pengertian-pengertian tersebut, penyusun dapat menarik kesimpulan, bahwa pengertian nafakah dalam arti bahasa ialah: pemeliharaan, perbelanjaan, pembiayaan atau tanggungan hidup.4

2. Nafakah Dalam Arti Istilah.

Adapun nafakah dalam arti istilah, menurut ahli-ahli fiqih, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Kitabul Fiqhi ’Alal Madzahibil Arbaah ialah:

إخــراج الشــخص مـوء نه" مـن تجـب عــلـيــه نـفــقــتـــه     5

Sedangkan Hasbi Ash Shiddieqy memberi arti nafakah dalam arti istilah ialah: mengeluarkan belanja (membelanjai) untuk keperluan orang yang dinafakahi.6

Dari dua pengertian tersebut tidak ada perbedaan yang prinsif, sehingga penyusun berkesimpulan bahwa nafakah dalam arti istilah ialah: seseorang mengeluarkan belanja untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya, dimana orang yang membutuhkan itu kewajiban nafakahnya ditanggung oleh orang yang memberikan nafkah.

B. Dasar Hukum Disyariatkannya Nafakah

Yang dimaksud dasar hukum disyariatkannya nafakah, ialah apa yang menjadi dasar atau azas bahwa nafakah itu diwajibkan.

Baiklah disini penyusun akan mengemukakan satu ayat Al Qur’an saja, dua buah hadits dan pendapat para ulama.

Adapun ayat Al Qur’an itu ialah:

و على المو لودله ، رز قـهـن وكسـو تـهـن با لمعـروف لا تكـلـف نفـس الا و سـعها لا تضـا رو لد ة بو لد ها ولامولو د له بو لده وعل الو رث مـثـل ذلك     7

Dalam ayat Al Qur’an tersebut, Musthofa As Siba’y memaksudkan lafadz “ المو لودله “ ialah “ الــن وج “ dan dhomir dalam lafadz “ رزقهن “ itu ialah untuk istri-istri atau untuk istri-istri yang ditalak.8 Sedangkan Sayid Sabiq dalam kitabnya, memaksudkan lafasz “     المـو لو دله ” ialah “ الاب ”; sedangkan rizki maksudnya makanan yang cukup. Ma’ruf daam ayat itu ialah : kebiasan yang dipandang baik oleh syara’, yakni tidak kurang dan tidak pula mewah atau yang berlebih-lebihan.9

Ayat Al Qur’an itu menunjukan bahwa suami wajib memberi nafakah kepada istrinya , seorang ayah wajib memberi nafakah kepada anaknya, juga seseorang wajib memberi nafakah kepada keluarganya yang masih saling mewarisi.

Hadits-haditsnya ialah:

ا- عن ابى هـر يرة رضى الله عنه قال : قال النبىصلى الله عليه وسلم أفضـل الصد قة ما ترك غـنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأًبمن تعول ثقول المرأة إما أن تطعمني واما أن تطلقنى ويقو ل العبد اطعمنى وإستعملني ويقول الابن اطعمني إلى من تدعني فقالوا يااباهريرة سمعت هذامن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاهذا من كيس أبى هريرة        10

Dijelaskan oleh Al Kirmany, bahwa lafadz “ اليدالعليا ” ialah: “ المنفقة “ ; lafadz “     السفلى ” ialah: “ الساءلة“ sedangkan lafadz بمن تعول“ tegasnya ialah:

ابداءفى اللانفاق بعد نفسك بعيالك ثم اصرف ال غيرهم11

Hadits ini menunjukan adanya kewajiban memberi nafakah kepada istri, kepada anak, kepada hamba dan kepada keluarga.

 

اا-عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار أنفقته فى سبيل الله, ودينار أنفقته في رقبة , ودينارتصد قت به علي مسكين , ودينار أنفقته على أهلك، اعظمها اجراالذى أنفقته على أهلك

Hadits nomor dua ini menunjukan bahwa menafkahkan kepada istri itu lebih utama dibandingkan dengan menafkahkan dijalan Allah, menafkahkan ke hamba-hamba dan mensedekahkan untuk orang-orang miskin.13

Adapun pendapat para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh pemgarang kitab Rohmatul Ummah ialah:

اتـفـق الأ ءمة على وجـوب النـفـقـة لمن تـلـز مه نـفـقـته كا الـز وجــه والأ ب والو لد الصغير 14

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa nafakah itu disyariatkan dan diwajibkan kepada seseorang untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yang ia tanggung; seperti kepada istri, anak, keluarga, dan lain-lain.

Selain ayat Al Qur’an dan dua hadits yang telah penyusun kemukakan diatas tadi, masih banyak lagi ayat-ayat Al Qur’an dan hadits-hadits yang menunjukan bahwa nafakah itu memang secara jelas diwajibkan; seperti Surat Al Baqoroh ayat 219. Hadits dari Umar yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhary dan sebagainya

 

C. Sebab-Sebab Wajibnya Nafakah

Sebab-sebab wajibnya nafakah ialah:

1. Perkawinan

2. Kekeluargaan

3. Harta Yang Dimiliki15

 

1. Perkawinan

Perkawinan dalam islam menggabungkan hak istri kepada hak suaminya, bukan peleburan. Wanita yang telah jadi istri tetap memiliki hak-hak azasi sebagai manusia. Maka hubungan suami istri tetap sebagai hubungan manusia, yang diatur menurut syari’at.

Perkawinan menentukan hak dan kewajiban. Istri wajib patuh kepada suaminya dalam rangka usaha membina rumah tangga yang salam. Disamping itu ia menerima hak dari suaminya, yang merupakan kewajiban bagi suami, adalah bagi istri menerima nafakah dan kewajiban bagi suami memberi nafakah.16

Nafakah adalah konsekuensi perkawinan yang menjadi beban suami bagi istrinya. Tidak sekali saja seperti mas kawin tetapi terus menerus sepanjang masa perkawinan itu, sejak akad nikah, maka beban nafakah berpindah dari wali kepada suami.17

Jadi jelaslah bahwa perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban dan hak suami istri. Nafakah istri menjadi tanggung jawab suami.

Sebab salah satu faktor yang penting untuk menjaga pergaulan yang baik, ialah supaya suami memberikan nafakah kepada istrinya. Kewajiban itu tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena sebagai tulang punggung untuk menegakan rumah tangga yang damai dan teratur.18

 2. Kekeluargaan

Menurut ajaran Islam, tugas laki-laki dalam rumah tangga itu sangat berat, yaitu menanggung seluruh nafakah keluarganya. Maka oleh karena itu pada umumnya kaum laki-laki dilebihkan kekuatannya oleh Allah, lebih-lebih mengenai kekuatan badanya, akalnya, kemauannya, pandangannya, pembagian dalam warisan dan lain sebagainya.19

Wajib nafakah sebab kekeluargaan ini, ditujukan atau diberikan kepada keluarga dekat yang membutuhkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Zakariya Ahmad Al Barry dalam bukunya, ialah :”Ahli-ahli fiqih menetapkan , bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan wajib nafkah itu ialah keluarga dekat yang membutuhkan bantuan”.20

Tetapi, ulama berselisih pendapat dalam memperinci siapakah yang dimaksud dengan keluarga dekat itu.

Zakariya Ahmad Al Barry mengemukakan pendapat-pendapat imam tentang nafakah keluarga dekat serta memperincinya siapa-siapa saja yang termasuk dalam keluarga dekat itu.

Imam Malik berpendapat bahwa nafakah wajib diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibunya, terbatas hanya disitu saja. Jadi hanya hubungan vertikal yang langsung keatas atau kebawah. Sedang lain-lain tidak wajib; cucu tidak wajib member nafakah kepada kakek dan neneknya, demikian juga kakek tidak wajib memberi nafakah kepada cucunya. Hubungan horizontal seperti saudara, keponakan dan paman, semuanya tidak wajib member nafakah kepada mereka.21

Imam Syafii berpendapat bahwa nafakah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal keatas dan kebawah, tanpa membatasinya dengan anggota yang tertentu. Jadi, lingkungan wajib nafakah lebih luas dari pendapat Imam Malik diatas. Seorang anak wajib memberi nafakah kepada ayah ibu dan kakek neneknya sampai keatas, demikian juga seorang ayah wajib memberi nafakah kepada anak dan cucunya sampai kebawah.22

Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi nafakah itu berlaku kepada semua anggota kaum keluarga yang muhrim. Jadi seorang wajib memberi nafakah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengan dia. Dengan demikian, maka lingkungan wajib nafakah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafakah kepada anak cucunya, anak wajib memberi nafakah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara, ayah dan saudara ibu.23

Ahli-ahli fiqih mazhab Hanafi berpendapat bahwa kaum keluarga yang wajib diberi nafakah itu ialah kaum keluarga yang muhrim, karena hubungan kekeluargaan dalam hal ini sangat erat, itulah sebabnya muhrim tidak boleh melangsungkan pernikahan. Jadi wajib nafakah terbatas kepada mereka ini, tidak menjangkau kaum keluarga yang lain yang kurang eratnya dan yang tidak muhrim.24

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa nafakah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, andaikata salah seorang diantara mereka itu meninggal. Jadi lingkungannya bertambah luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya muhrim dan bukan muhrim.

Nafakah wajib diberikan oleh sesorang kepada siapa saja diantara kaum keluarganya yang memerlukan, yang kaya memberi nafakah kepada yang miskin, muhrim dan bukan muhrim. Jadi mencakup saudara sepupu yang tidak termasuk dalam mahzab Hanafi.25

Demikian uraian-urian wajibnya nafakah disebabkan kekeluargaan, uraian pendapat-pendapat para Imam serta perinciannya siapa-siapa saja yang termasuk dalam keluarga dekat itu.

Memberi nafakah untuk keluarga -- sebagaimana yang sudah penyusun kemukakan tadi -- itu ialah keluarga dekat yang membutuhkan bantuan, hal ini, juga Sidi Gazalba dalam bukunya menerangkan bahwa seorang pria hanya memberi nafakah kepada anggota kerabatnya, kalau ia sendiri berada dalam kelapangan, sedangkan anggota kerabat itu dalam keadaan miskin.26

 

    3. Harta Yang Dimiliki

Maksud harta yang dimiliki disini ialah hamba atau binatang yang dimiliki oleh seseorang.

Bagi tuan wajib memberikan nafakah untuk hambanya baik dalam masalah makanan, pakaian dan tempat tinggal; itu, dalam batas-batas mencukupinya.27

Hadits Nabi yang menunjukan wajibnya tuan memberi nafakah untuk hambanya, juga ialah:

عــن أبى هر يـرة قا ل: قا ل رسـو ل الله صلى الله عليه وسـلم للمملوك طعا مه وكسو ته, ولا يكلف من العمل إلاما يطيق   28

Didalam kitab Subulus Salam ada disebutkan, bahwa hadits itu menunjukkan disepakatinya wajib member nafakah dan pakaian untuk hamba-hamba. Dzohir hadits mutlak hanya makanan dan pakaian saja, maka hal ini menunjukan bahwa persis seperti apa yang dimakan dan dipakai oleh tuannya itu tidak wajib. Dan hadits itu menunjukan, bahwa tuan hanya boleh membebani pekerjaan hambanya menurut kesanggupannya.29

Begitu juga binatang yang dimiliki oleh seseorang wajib atasnya memberi makan binatang itu, dia itu wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.30

Berdasarkan hadits:

عـن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عذبت امـرأة فى هـرة سجنتها حتى ماتت فد خلت فيها الـنار لاهى أطعمتها وسقتهاإذحبستها ولاهى تر كتها تأكل من خشا ش الأرض   31  

Dalam hadits itu menunjukan keharaman membunuh kucing dan keharaman menahannya dengan tidak memberi makan atau tidak member minuman. Dan dalam hadits itu menunjukan wajib memberi nafakah untuk binatang bagi orang yang memilikinya.32

Demikian lah penyusun uraikan sebab-sebab wajibnya nafakah. Diantara sebab-sebab itu yang utama adalah wajibnya nafakah yang ditimbulkan oleh sebab perkawinan.

_____________________

1Dr. Med Ahmad Romali, Glossarium Istilah Ilmiyah Indonesia berasal dari bahasa Arab, Jakarta , 1974, hal.274

2Prof. H. Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al Qur’an, Jakarta, 1973, hal 463.

3Muhammad Idris Abdur Rouf Al Marbawy, Qomus Idris Al Marbawy Arab Melayu, Juz II, Darul Fikri, Surabaya, Indonesia, Cet. V, Hal 336.

4Drs. Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-Soal Perkawinan, Pustaka Antara, Jakarta 1975, hal 72.

5Abdur Rahman Al Jaziry, Kitabul Fiqhi ‘Alal Madzahibil Arbaah, Juz IV, At Tijariyatil Kubro, Cet. V, hal 553.

6Prof. T. M. Hasbi Ash Shiddieqyn Hukum-hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. IV, 1970, Hal 596.

7Q.S. II (Al Baqoroh) : 233

8Dr. Mushthofa As Siba’iy, Al Ahwalusy Syakhshiyyah, Juz I, Jami’ah, Damsyik, Cet. VII,1966, hal 228.

9Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz VII, Darul Bayan, Kwait, 1968, hal 85.

10 Al Bukhary, Shahih Bukhary, Juz III, Al Bahiyyah Al Mishriyyah, Mesir, Cet. II, 1343 H, hal 177.

11Al Kirmany, Shohih Al Bukhary bisyarhi Al Kirmany, Juz XX, Maedan Al Azhary Asy Syarif, Mesir, hal 4.

12Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukany, Nailul Authar, Juz VI, Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, Cet. terakhir, hal 360,(H.R. Ahmad dan Muslim).

13Ibid, hal 361.

14Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abdur Rahma Ad Damsyiqy, Rohmatul Ummah, Mushthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, Cet. II, 1967, hal 244.

15Abdur rahman Al Jazary, Loc.cit.

16Drs. Sidi Gazalba, Loc.cit

17A. Muchit Muzadi,Fiqhun-Nisa, Al Ma’arif Bandung, hal 59.

18Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, Cet. VII,1977, hal 94

19H. Moh Anwar, Fiqih Islam, Alma’arif, Bandung, Cet. I, 1979, hal 116.

20Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, alih bahasa: Dra. Chadidjah Nasution, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I.1977, hal174.

21Ibid.

22Ibid, Hal. 76 .

23 Ibid, Hal. 77 .

24 Ibid, Hal. 78 .

25Ibid.

26Drs. Sidi Gazalba, Op.cit., hal73.

27Dr. Mushthafa As Sibaiy, Op,cit., hal 357.

28Ibn Hajar Al Asqolani, Bulughul maram, Ahmad bin Said bin Nubhan, Surabaya, hal. 240 (H.R. Muslim).

29Ash Shon’any, Subulus Salam, Juz III, Dahlan, Bandung, hal.221.

30H. Sulaiman Rasyid. Fiqih Islam, Attahiriyyah, Jatinegara, Jakarta, Cet.XV, hal 400.

31Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Dahlan, Bandung, hal. 298.

32An Nawawi, Shahih Muslim bisyahri An Nawaw, Juz XIV, Al Mishriyyah Wamaktabatuha, Mesir, 1924, hal.240-241.

 

BAB II

KEDUDUKAN NAFAKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Nafakah Istri Sebagai Kewajiban Suami

Para ulama telah sepakat bahwa nafakah istri itu adalah kewajiban suami, selama istri itu taat pada suaminya.1

Agama Islam mewajibkan suami memberikan nafakah kepada istrinya sebagai akibat dari berlangsungnya akad nikah yang sah. Maka istri terikat pada suami dan terikat pada melayaninya, istri harus taat kepadanya, mengatur rumah tangga dan mengatur keperluannya menjaga anak-anak dan mendidik putra putrinya.

Sebagai imbalannya, suami harus memberinya nafakah dan mencukupkan keperluannya yakni selama masih terikat oleh tali perkawinan dan tidak dijumpai pendurhakaan atau sebab-sebab lain yang menghalangi wajibnya nafakah. Demikian itu demi mengamalkan kaidah umum:

كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنغقته على من احتبس للأ جله   2

Sesuai dengan kaidah tersebut, yakni bahwa orang yang terikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, menjadi wajib nafakah orang itu dengan harta orang lain tersebut; maka hakim, pegawai negri dan tentara; karena mereka itu diikat diri mereka untuk kepentingan rakyat dan Negara, sudah sepantasnya kalau nafakah mereka yang menjadi tanggungannya seperti anak atau istri wajib ditanggung oleh uang rakyat, melalui pungutan menurut cara-cara yang lazim.

Demikian pula istri, karena istri itu terikat oleh hak suami untuk kemanfaatan suami dan untuk menjaga kemuliaan serta kehormatan keluarga, maka menjadi tetaplah nafakah kebutuhan istri itu pada harta pemimpin keluarga, yakni suami.3

Istri yang terikat dengan hak-hak suaminya dan seorang istri haram dikawini oleh orang lain, dimana ikatan tersebut menyebabkan ia tidak dapat mencari nafakah untuk dirinya sendiri, sepantasnyalah ia berhak mendapat nafakah dari orang yang mengikatnya.4

Kewajiban nafakah suami terhadap istrinya itu meliputi dalam hal masih tegaknya hubungan suami istri juga dalam hal istri menjalani iddah, karena adanya iddah berarti masih ada pertalian dangan bekas suaminya sebagai pengaruh perkawinan mereka, maka nafakah istri ketika menjalani iddah wajib atas bekas suaminya.5

Demikianlah penyusun uraikan nafakah istri sebagai kewajiban suami, yakni selama istri itu dalam ketaatannya. Sedangkang masalah yang bersangkutan dengan ketaatan istri, insya Allah akan penyusun bahas nanti dalam bab III sub C.

Perlu penyusun tambahkan disini, bahwa yang termasuk nafakah istri itu bermacam-macam.

Nafakah istri itu mencakup segala sesuatu masalah penghidupan dan kehidupannya yang ia butuhkan; maka ia memperoleh; makanan, minuman, sarapan, pakaian, perhiasan, tempat tinggal, wangi-wangian, pengobatan dan pembantu; demikian keterangan Musthofa As Sibaiy.6

Sedangkan Asaf A.A.Fyzee menjelaskan, bahwa pemeliharaan disebut nafakah. Didalamnya termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal; sungguhpun dalam pengertian umumnya, artinya terbatas pada makanan saja.7

Adapun Kamal Muchtar mengartikan nafakah yaitu “belanja”, “kebutuhan pokok”. Selanjutnya ia mengatakan:

Sebagian ahli-ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah: pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedang ahli-ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.8

 Setelah meneliti apa yang dikemukakan oleh Musthafa As Sibaiy, Asaf A.A. Fyzee dan Kamal Muchtar; maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, bahwa nafakah pengertian umumnya hanya makanan saja. Nafakah yang pokok meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal; sedang yang lainnya hanyalah tambahan saja.

Sehingga penyusun berpendapat bahwa nafakah yang harus diberikan suami kepada istrinya meliputi: makanan, pakaian dan tempat tinggal; sedang yang lainnya seperti wangi-wangian dan pembantu hanya diberikan oleh suami apabila ia mampu membelinya, mencarinya atau membayarnya dimana istri membutuhkannya.

 B. Syarat-Syarat Seorang Istri Untuk Memperoleh Nafakah

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Antara lain, nafakah istri sebagi kewajiban suami.

Seorang istri untuk memperoleh nafakah itu tentu ada syarat-syaratnya. Adapun seorang istri untuk memperoleh nafakah, syarat-syaratnya ialah:

1. Telah terjadi akad nikah yang sah.

2. Istri menyerahkan diri kepada suaminya dan bersedia tinggal serumah bersama suaminya.

3. Istri telah dewasa dan sanggup melakukan hubungan sexual

 1. Telah Terjadi Akad Nikah Yang Sah

Akad nikah yang rusak maka tidak mewajibkan nafakah oleh suami, karena nafakah itu sebagai imbalan keterikatan. Sedangkan istri dalam akad nikah yang rusak tidak terikat oleh hak suami, bahkan harus diceraikan antara keduanya.9

Abdur Rahman Al Jaziry dalam kitabnya ada disebutkan, bahwa golongan Hanafyyah berpendapat: syarat-syarat wajibnya nafakah oleh suami kepada istrinya antara lain yaitu akad nikah yang sah, maka sekiranya akad pada istri itu rusak atau batal dan suami telah memberikan nafakah kemudian tampak kerusakan dan kebatalan akad, maka bagi suami itu berhak meminta kambali nafakah yang telah ia berikan.10

Didalam bukunya Nashruddin Thaha disebutkan bahwa permulaan wajib nafakah itu ialah sesudah akad nikah yang sah.11 Ini berarti jika tidak ada akad nikah yang sah maka kewajiban nafakah oleh suami kepada istrinya itu tidak ada.

Jadi jelaslah apabila tidak ada akad nikah yang sah maka suami tidak wajib memberi nafakah kepada istrinya, istri tidak berhak menerima nafakah, bahkan keduanya harus dipisahkan.

   2. Istri Menyerahkan Diri Kepada Suaminya Dan Bersedia Tinggal Serumah Bersama Suaminya.

Apabila istri tidak hendak menyerahkan diri kepada suaminya atau tidak memberi kesempatan buat bersenang-senang atau menolak pindah ketempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini nafakah tidak wajib, karena keterikatan yang menjadi sebab wajibnya itu tidak ditemui. Sebagai mana harga barang tidak perlu dibayar apabila si penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya atau ia hanya mau menyerahkannya disuatu tempat dan tidak pada tempat yang lain. Sebagai alasannya ialah: Nabi SAW. kawin dengan Aisyah Ra., baru menggaulinya setelah dua tahun. Nabi SAW. Tidak memberinya nafakah kecuali dari saat pergaualan itu. Sedang buat masa-masa sebelumnya tidaklah dipenuhinya.12

Istri dalam keadaan yang memungkinkan sehingga memperoleh bersenang-senang dengannya meskipun suami tidak mempergunakannya, maka istri tetap memperoleh nafakah.

Apabila istri berada di rumah keluarganya dengan kerelaan dan keidzinan suami, maka tetap wajib nafakah istri oleh suami. Tetapi jika suami meminta istri pindah bersama-sama suami, kemudian istri menolak, maka suami tidak wajib memberi nafakah.13

Uraian diatas jelas, apabila istri tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya dan tidak bersedia tinggal serumah bersama suaminya, maka istri tidak berhak mendapatkan nafakah.

3. Istri Telah Dewasa Dan Sanggup Melakukan Hubungan Sexual

Menurut Imam Malik bahwa nafakah baru menjadi kewajiban suami apabila ia telah mencampuri atau mengajak untuk mencampurinya, sedang istri termasuk orang yang bias dicampuri dan suami sudah dewasa.14

Tetapi apabila istri masih kecil yang tidak mungkin dicampuri oleh suaminya yang sudah dewasa, maka menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad tidak wajib nafakah.15

Asaf A.A. fyzee dalam bukunya menerangkan bahwa kewajiban suami mulai pada saat si istri mencapai akil balig dan tidak sebelumnya, dengan ketentuan bahwa ia selalu taat dan memberikan kebebasan kepada suaminya mendekatinya pada setiap waktu yang sah.16

Dari pendapat-pendapat tersebut jelas, apabila istri telas dewasa dan ia sanggup melakukan hubungan sexual, ia berhak untuk memperoleh nafakah.

Lain halnya bila istri bersedia menyerahkan dirinya tetapi ia dalam keadaan sakit hingga tidak dapat dicampuri oleh suaminya, maka istri tetap wajib menerima nafakah. Tidak layaklah dari suatu pergaulan suami istri yang baik dan bertentangan dengan barang yang ma’ruf yang dititahkan Allah, jika karena sakit itu seorang istri harus kehilangan nafakah yang menjadi hak nya.

Dapat disamakan dengan sakit ialah istri yang kemaluannya tertutup, yang kurus, yang menderita cacat yang menghalangi buat dicampuri oleh suaminya.17

 C. Akibat-Akibat Hukum Dilalaikannya Kewajiban Nafakah

Lalai disini maksudnya ialah suami tidak mampu atau tidak sanggup memberi nafakah; suami tidak mau memberikan nafakah; suami berpergian atau ghoib, sehingga istri tidak diberi nafakah, atau suami kikir, sehingga nafakah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan istrinya.

Didalam bukunya Hasbi Ash Shiddieqy dijelaskan bahwa tidak sanggup memberi nafakah dan kiswah (pakaian) kepada istri diberikan hak pasakh (minta diputuskan cerai). Selanjutnya beliau berkata: ”Begini juga pedapat Malik dan Ahmad. Tetapi menurut Abu Hanifah tidak memberikan hak meminta pasakh. Hanya hendaklah diberikan kepada istri kesempatan mencari nafakahnya.” 18

Dalam bukunya H. Mahmud Yunus diterangkan, bahwa menurut Syafii, Maliki dan Hambali istri boleh mempasakhkan perkawinan karena suami miskin, tidak sanggup memberi makanan, pakaian dan tempat kediaman.19

Pangkal perbedaan suami yang tidak sanggup memberi nafakah kepada istri, lalu kepada istri diberikan hak pasakh; dan sebaliknya, bila suami yang tidak sanggup memberi nafakah kepada istri, lalu kepada istri tidak diberikan hak pasakh; ialah berpangkal adanya kemiripan antara kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan memberi nafakah dengan kerugian yang yang ditimbulkan oleh impoten.20

Setelah penyusun membandingkan pendapat-pendapat diatas, penyusun lebih condong kepada yang berpendapat bahwa suami yang tidak sanggup memberikan nafakah kepada istrinya, kepada istri diberi hak pasakh (dalam arti boleh mengajukan pasakh).

Hal tersebut sebagai alasannya ialah hadits yang dipakai alasan Syafii, Maliki dan Hambali. H. Mahmud Yunus menyebutkan hadits itu ialah:

إن النبى صلى الله عليه وسلم فىالر جل لايجد ما ينفق على امراته فقال:يفرق بينهما       21

Sebagai alasannya lagi yaitu apabila suami tidak mampu atau tidak sanggup memberikan nafakah kepada istrinya akan menimbulakan kemadlorotan kepada diri istri, sehingga bila perkawinan di teruskan kehidupan suami istri akan kalut, kacau dan tidak stabil dalam kehidupan rumah tangga. Akan baik kembali apabila mereka dipisahkan.

Suami tidak mau memberi nafakah kepada istrinya maka menurut imam Syafii, Malik dan Ahmad nafakah tersebut menjadi hutang suami, sejak tidak memberikan, dan hutang tersebut adalah hutang kuat seperti hutang-hutang biasa yang hanya bisa hapus dengan adanya pelunasan atau pembebasan dari istri. Tetapi menurut pendapat ulama Hanafiyah (Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya) nafakah yang tidak dibayar baru menjadi hutang bagi suami dengan keputusan hakim atau dengan persetujuan suami istri.22

Pendapat di satu pihak – bahwa nafakah yang tidak diberikan kepada istri menjadi hutang suami – dan di pihak lain – bahwa hutang itu menjadi hutang suami apabila ada keputusan hakim atau dengan persetujuan suami istri – berpangkal, bahwa nafakah menurut ketiga imam tersebut (Syafii, Malik, dan Ahmad) merupakan ganti kerugian karena tertahannya istri sehingga tidak bisa mencari nafakah itu sendiri; sedangkan menurut ulama Hanafiyah, nafakah merupakan campuran dari ganti kerugian dan pemberian. Bahkan segi pemberian ini lebih kuat, oleh karena itu nafakah itu disamakan dengan hibah, artinya baru dianggap sebagai hak milik apabila sudah diterima benar-benar atau sudah ditetapkan oleh hakim atau susudah disetujui bersama, karena kekuasaan seseorang atas dirinya lebih kuat dari pada kekuasaan hakim atas dirinya.23

Setelah membandingkan pendapat-pendapat tersebut, penyusun condong kepada pendapat bahwa nafakah yang tidak diberikan oleh suami kepada istrinya itu menjadi hutang bagi suami, tanpa dengan persetujuan suami istri atau dengan keputusan hakim.

Sehingga apabila istri meminjam uang atau barangnya sendiri untuk keperluan nafakahnya, maka pihak suami wajib membayar pinjaman itu sebagaimana ia wajib membayar hutangnya atau suami wajib mengganti barang yang telah dipakai istrinya. Ini sesuai dengan undang-undang Mesir nomor 25 tahun 1920, yang pasal nya berbunyi;

Nafakah untuk istri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya, meskipun (hanya) menurut hukumnya, dianggap sebagai hutang yang menjadi tanggungan suami sejak waktu suami tidak memberikan nafakah sedang nafakah itu wajib, tanpa tergantung kepada keputusan pengadilan, atau persetujuan suami istri, dan hutang tersebut tidak hapus kecuali dengan pelunasan atau pembebasan (dari istri).24

Dalam hal suami perpergian atau keghoiban suami, menurut Hanifiyah tidak menghapuskan hak istri terhadap nafakahnya. Kalau suami memiliki harta yang nyata, baik berupa pangan atau uang atau barang-barang lain yang dapat dijadikan nafakah dan berada dalam kekuasan istri, maka hakim memutuskan agar istri mengambil harta atau uang tersebut untuk keperluan nafakahnya.

Kalau harta tersebut berada ditangan orang lain dan orang lain itu mengakui bahwa benar ada harta suami padanya, maka hakim menetapkan sejumlah dari harta tersebut yang harus diberikan kepada istri sebagai nafakahnya.

Kalau orang itu tidak mengakui adanya harta suami ditangannya, maka hakim tidak dapat menetapkan sejumlah nafakah untuk istri yang diambil dari harta suami yang diduga itu. Kalau si suami masih mempunyai barang yang tidak bergerak, maka hakim menetapkan nafakah istri yang diambil dari hasil atau harta tersebut. Hakim atau istri tidak dibolehkan menjual barang yang tidak bergarak kepunyaan suami untuk nafakah istri. Dengan keadaan demikian istri diberi nafakah oleh orang-orang yang wajib memberi nafakah apabila ia tidak bersuami.25

Menurut pendapat Imam Syafii, Malik dan Ahmad suami yang ghoib disamakan dengan suami yang tidak ghoib dalam kewajiban memberi nafakah kepada istrinya. Nafakah istri dari suami yang ghaib diambil dari harta yang ditinggalkannya. Apabila suami tidak meninggalkan harta sedang keluarga suami tidak ada yang bersedia memenuhi nafakah istri itu, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan untuk bercerai kepada pengadilan dengan alasan suami tidak memberi nafakah. Hakim harus mengabulkan gugatan pihak istri apabila ternyata gugatan itu beralasan.26

Dalam hal suami kikir sehingga nafakah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan istrinya, maka istri boleh mngambil harta suami tanpa sepengetahuannya sekedar mencukupi. Ini berdasarkan hadits:

عن عا ءشة " أن هندا قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إ لا ماأخدت منه وهو لايعلم فقال: خدي ما يكفيك وولدك با لمعروف"   27

Hadits ini menunjukan kebolehan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya sekedar mencukupi keperluannya, apabila suaminya itu kikir tidak memberi nafakah yang mencukupi.

Dari uraian-uraian tersebut diatas penyusun berkesimpulan bahwa apabila suami tidak sanggup atau tidak mampu memberi nafakah kepada istrinya maka istri diberi hak atau boleh mempasakhkan perkawinan.

Apabila suami tidak mau memberi nafakah, maka sejak saat itu semua uang atau barang yang dibelanjakan istri menjadi hutang dan ditanggung suami.

Apabila suami sedang berpergian atau ghoib maka istri boleh mengambil harta suami yang ditinggalkan untuk keperluan nafakahnya.

Begitu juga apabila suami kikir, istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami sekedar mencukupi kebutuhannya.

Perlu penyusun tambahkan disini, bahwa pasakh ialah: proses dan prosedur perceraian atas tuntutan si istri karena si suami melalaikan kewajibannya.

Proses dan prosedur pasakh adalah demikian:

1. Kalau suami ternyata melalaikan kewajibannya dan si istri merasa ingin melepas diri dari ikatan perkawinan itu, maka istri mengadukan halnya kepada hakim/ketua pengadilan agama untuk    mohon pasakh.

2. Hakim memeriksa perkara itu, apakah benar pengaduan si istri itu.

3. Kalau ternyata benar maka hakim membiarkan pengaduan istri dan memutuskan pasakh itu berarti putuslah hubungan perkawinan itu. 28

________________________________

1Dr. Musthafa As Sibaiy, Al Ahwalusy Syakhshiyyah, Juz I, Jami’ah, Damsyik, cet.VII,1966, hal.228.

2Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz VII, Darul Bayan, Kwait, 1968, hal.88.

3Dr. Musthafa As Sibaiy, Loc.cit.

4Drs. Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, Cet.I,1947,hal.123.

5Dr. Mushthafa As Sibay, Op.Cit.,hal.229

6Ibid

7Asaf A.A.Fyzee, Pokok-pokok Hukum Islam I, disalin Oleh : Dr. Arifin Bey, MA.,Tinta Mas, Jakarta, Cet.III, 1965, hal.275.

8Drs. Kamal Muchtar, Op.Cit., hal.119-120.

9Dr. Mushthafa As Sibaiy, Op.cit, hal. 230.

10Abdur Rahman Al Jaziry, Kitabul Fiqhi ‘Alal Madza-habil Arbaah, Juz IV, At Tijariyatil Kubra, cet.V, hal.565.

11Nashruddin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cet.IV, 1967, hal.122

12Sayid Sabiq, Op.cit, hal.89.

13Dr. Mushthafa As Sibay, Op.cit, hal. 230.

14Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Mushthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, Cet.III, 1960M=1379H, hal.54.

15Abi Abdillah Muhammad Abd.Rahman Ad Damsyiki, Rahmatul Ummah, Mushthafa Albaby Al Halaby, Mesir, Cet.II, 1967, hal.245.

16Asaf A.A.Fyzee, Op.cit, hal. 276.

17Sayid Sabiq, Op.Cit, hal. 90-91

18Prof.T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. IV, 1977, hal. 269.

19Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, Cet.VIII, 1979, hal.136.

20Ibn Rusyd, Op.cet, hal. 52.

21Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Loc.cit. (H.R, Daruquthni dan Baihaqi dari Abu Khurairah).

22Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid VII, Alih bahasa: A.Hanafi MA, Bulan Bintang, Jakarta, Cet.I, 1969, hal, 271.

23Ibid, hal. 272

24Ibid.

25Drs. Kamal Muchtar, Op.Cit, hal. 127.

26Ibid, hal.128.

27Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukany, Nailul Authar, Juz VI, Mushthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, cet. Terakhir, hal. 362 (H.R. jama’ah kecuali Turmudzi).

28A, Muchith Muzadi, Fiqhun Nisa, Al Ma’arif, Bandung, hal. 63-64.

 

BAB III

SEKITAR TATA CARA PEMBERIAN NAFAKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Kadar Kewajiban Nafakah

Tidak terdapat satu nash pun yang menerangkan kadar atau ukuran sedikit atau banyak dari nafakah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al Quran dan Al Hadits hanya menerangkan secara umum saja.

Sekalipun demikian penyusun akan mengemukakan pendapat para ulama tentang kadar atau ukuran serta batas nafakah yang diberikan oleh suami kepada istri.

Menurut pendapat Imam Ahmad dan Malik, bahwa nafakah itu diukur berdasarkan keadaan suami istri. Suami yang mampu dan istrinya yang mampu, maka ditetapkan menurut ukuran orang yang mampu, bagi suami miskin dan istrinya miskin nafakahnya diukur menurut orang miskin. Sedangkan suami miskin dan istrinya mampu atau suami mampu dan istri miskin, maka nafakahnya menurut pertengahan antara orang miskin dan orang mampu.1

Menurut golongan Hanafiyah, besarnya nafakah itu tidak ditetapkan oleh syara. Suami wajib memikul biaya yang diperlukan istri berupa makanan, lauk pauk, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak, mentega, dan segala kebutuhan hidup lainnya menurut kebiasaan orang yang berlaku; sehingga ukurannya berbeda-beda, nmenurut keadaan masa, tempat dan keadaan. Demikian pula halnya tentang pakaian musim hujan dan musim kemarau.

Mengenai besarnya nafakah istri yang harus dipenuhi oleh suaminya itu, menurut mereka tergantung kepada keadaan suami, apakah keadaan lapang ataukah sempit, tanpa melihat keadaan istri.2

Alasan golongan Hanafiyah ini, ialah firman Allah:

-                     لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممـا اته الله لايكلف الله نفسا ا لا مااتها   3

-                     اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم                                                               4

Golongan Syafiiyyah mengenai masalah besarnya nafakah menurut mereka telah ditentukan oleh syara, walaupun mengenai ditinjaunya, mereka sependapat dengan golongan Hanafiyah yaitu keadaan suami apakah senang ataukah susah.

Menurut golongan Syafiiyyah, seorang suami yang mampu diwajibkan memberi nafakah untuk istrinya dua cupak setiap hari, bagi suami yang miskin tiap hari satu cupak dan bagi golongan menengah satu setengah cupak. Mereka berpedoman pada firman Allah surat Ath Thalaq ayat 7. Kata mereka:

Disini Allah membedakan antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, dan mewajibkan bagi masing-masing mereka menurut kemampuannya. Allah tidak menyatakan berapa besarnya, sehingga haruslah diperkirakan secara berijtihad.5

H. Mahmud Yunus dalam bukunya -- ketika membicarakan berapakah kadar nafakah-- beliau menerangkan : bahwa menurut Syafii, nafakah yang wajib atas suami yang mampu ialah dua cupak beras dan suami miskin secupak beras sedang suami yang menengah secupak setengah, dalilnya ialah karena nafakah itu dikiaskan kepada kafarat.

Sebanyak-banyak kafarat ialah dua cupak beras, yaitu kafarat meyakiti dalam waktu haji dan sekurang-kurangnya secupak beras, yaitu kafarat dzihar. Sebab itu diwajibkan atas suami yang mampu seperti kafarat yang terbanyak, yaitu dua cupak; suami yang miskin seperti kafarat yang terkurang, yaitu secupak atas suami yang menengah secupak setengah.6

Sedang Undang-undang Mesir nomor 25 tahun 1929, pasal 16 nya berbunyi:

Besarnya nafakah suami itu terhadap istrinya, tergantung kepada keadaan suami itu sendiri, senang atau susah tidak peduli bagaimanapun juga keadaan istrinya.7

Dari uraian-uraian tersebut dapat penyusun temui bahwa menurut Imam Ahmad dan Malik, kadar nafakah ditentukan oleh keadaan suami istri, menurut golongan Hanafiyah kadar nafakah berbeda-beda menurut situasi dan kondisi dan besarnya nafakah tergantung keadaan suami, sedangkan golongan Syafiiyah, besarnya nafakah ditentukan oleh syara.

Setelah meneliti pendapat-pendapat para ulama dan Undang-undang no 25 tahun 1929, maka penyusun berpendapat bahwa dalam kadar kewajiban nafakah suami terhadap istrinya ialah ditentukan kepada keadaan suami menurut kemampuannya dan suami dalam memberikan nafakah kepada istrinya itu sekedar mencukupi kebutuhan istri menurut yang ma’ruf atau kebiasaan.

Penyusun berpendapat demikian dengan alasan sebagai berikut:

1. Disamping ayat Al Qur’an Surat Ath Thalaq ayat 6 dan ayat 7, juga ayat Al Quran:

وعلى المو لودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفسر الاوسعها   8  

  

2Kata-kata Nabi SAW. yang ditunjukkan kepada hindun;

خذى مايكفيك وولدك بالمعروف          9

Dalam ayat Al Qur’an dan Al Hadits itu jelas menunjukan bahwa untuk memberikan nafakah itu menurut kemampuannya, sekedar mencukupi istri, menurut kebiasaan atau ma’ruf. Memberi nafakah yang tidak mencukupi, bukanlah nafakah yang ma’ruf. Memberi nafakah sekedar mencukupi, meskipun kurang dari secupak, termasuk nafakah yang ma’ruf

3. Adapun mengqiaskan nafakah kepad kafarat tidak dapat diterima. Karena kafarat itu tidak sama nafakah. Kafarat sama banyaknya terhadap orang kaya dan miskin. Dalam kafarat tidak wajib memberikan lauk-pauk, hanya beras saja, sedang pada nafakah juga memberikan lauk pauk. Dan lagi dalam kafarat itu tidak disyaratkan mencukupi orang miskin, sedang dalam nafakah disyaratkan mencukupi istri, seperti tersebut dalam hadits tadi.10

4. Juga dalam suami member nafakah kepada istrinya menurut kemampuannya, ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan di Indonesai Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.11

 

Perlu penyusun tambahkan disini, yaitu bahwa nafakah itu boleh diberikan berupa barang-barang atau boleh berupa uang sebanyak-banyaknya, hingga dapat dibelikannya kepada bahan-bahan tersebut.

Nafakah itu dapat diperkirakan jumlahnya buat jangka waktu setahun, sebulan, seminggu atau sehari melihat mana lebih mudah buat suami.

Jika harga-harga mengalami perubahan; jika naik, istri berhak meminta kekurangannya, sebaliknya bila merosot suami berhak mengurangi besarnya nafakah. Demikian pula keadaan keuangan suami.

 

B. Nafakah Suami Terhadap Istri Yang Kaya

Dalam perkawinan lelaki diberi Tuhan hak riyasah artinya memimpin. Bapak yang memimpin, membelanjai, melindungi dan menjaga keselamatan rumah tangga. Dus suami yang berkewajiban memberikan nafakah dan membelanjai istri walaupun istrinya itu kaya dan cukup, namun nafakah tidak gugur.12

Menurut urutan biasa dari kejadian-kejadian alamiah, si istri adalah orang yang diutamakan. Istri berhak berhak mendapatkan nafakah pemeliharaan dari suaminya, walaupun ia sendiri mempunyai penghasilan untuk memelihara dirinya sendiri dan sungguhpun si suami bukan orang yang mempunyai penghasilan.13

Pendapat Kamal Muchtar, bahwa hak istri terhadap nafakah itu tetap mempunyainya, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.14

Apabila mengadakan persetujuan perkawinan antara dua orang laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri, tidak berarti penyatuan harta benda mereka, si istri tetap mempunyai hak sepenuhnya atas harta bendanya. Demikian juga dalam membelanjakannya.15

Tentang hak-hak istri terhadap harta benda yang diperolehnya atau dibawa sebelum akad perkawinan adalah tetap menjadi hak istri secara penuh untuk menguasainya dan istri berhak melakukan perbuatan terhadap harta bawaannya itu dengan sepengetahuan suami, demikian pula hak-hak kebendaan yang diperoleh istri secara khusus baginya setelah akad perkawinan sebagai hadiah atau warisan; sedangkan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi hak bersama dan diatur menurut persetujuan bersama secara adil.16

Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia nomor 1 tahun 1974, pasal 35 ayat 2 nya berbunyi :

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

 Sedangkan dalam pasal 36 ayat 2 dari Undang-undang tersebut berbunyi :

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.17

 H. Mahmud Yunus mengatakan :

. . . . bahwa nafakah rumah tangga terpikul oleh suami seluruhnya. Sebab itu suami tidak boleh mempergunakan harta benda untuk membelanjai rumah tangga, kecuali dengan izin istrinya.18

Juga Nashruddin Thaha berkata dalam bukunya: “Kalau istri-istri pekerja itu hendak membelanjakan pendapatan-pendapatannya untuk rumah tangga, maka hal yang demikian adalah semata budi baiknya. . . .”19

Dari uraian-uraian tersebut penyusun dapat menyimpulkan; bahwa terhadap istri yang kaya, tetap wajib bagi suami memberi nafakah kepada istrinya, walaupun suami itu miskin dan istrinya itu kaya; selama istri masih terikat oleh kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dan istrinya membutuhkan nafakah. Sebab, perkawinan bukan penyatuan harta benda suami istri. Suami istri mempunyai hak kepada harta bendanya masing-masing.

Apabila istri memperoleh harta benda, ia mempunyai hak untuk menguasainya dan berhak melakukan perbuatan terhadap harta bendanya, dengan sepengetahuan suaminya. Suami tudak boleh menggunakan harta benda kepunyaan istrinya, kecuali ada izin darinya.

Apabila istri membelanjakan harta benda kepunyaannya untuk keperluan rumah tangga itu adalah budi baik si istri.

 C. Gugurnya Kewajiban Suami Untuk Memberika Nafakah

Istri pindah dari rumah suami kerumah lain tanpa izin suami dan tidak ada alasan-alasan keagamaan; istri berpergian tanpa izin suami atau istri melakukan irhom tanpa persetujuannya; maka suami tidak wajib memberikan nafakah kepada istrinya. Tetapi apabila berpergian dan melakukan irhom dengan persetujuan suami atau pergi bersama-sama, maka nafakah tidak gugur, karena istri masih taat dan masih dalam pengawasan suami.

Istri menolak dicampuri suaminya dirumah istri yang mereka diami, sedangkan istri belum minta kerumah yang lain dimana suami menolaknya, maka nafakah tidak wajib; tetapi bila istri minta pindah sedangkan suami menolak dan kemudian istri menolak untuk dicampuri, maka nafakah tidak gugur. Istri dipenjara, istri diculik orang, hingga istri terpisah dari suaminya, maka nafakah tidak wajib. Demikian pula istri pekerja dan ia pergi untuk pekerjaannya lalu dilarang oleh suami tetapi istri tidak mentaatinya, maka istri tidak berhak memperoleh nafakah.20

Istri yang bekerja diluar pada siang hari dan bagi suami bekerja pada malah hari, jika suami mencegah istrinya keluar, sedangkan istri itu tetap keluar, maka tidak berhak ia menerima nafakah.21

Ulama berselisih pendapat dalam istri ketika berpergian dengan izin suaminya yang mana berpergian itu bukan suatu kewajiban bagi istri; menurut pendapat Abu Hanifah nafakah istri menjadi gugur, sedangkan menurut Malik dan Syafii nafakah tidak gugur.22

Dari uraian tersebut, tidak wajibnya suami memberi nafakah kepada istrinya dan istri tidak berhak atau menjadi gugur untuk menerima nafakah, karena istri termasuk tidak taat kepada suaminya. Sedangkan kewajiban istri ialah harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang berhubungan antara keduanya.

Apabila istri tidak taat kepada suaminya maka dihukum nusyuz. Penyusun mengatakan demikian berlandasan perkataan H.Mahmud Yunus, yaitu :

Arti nusyuz ialah menyangkal kewajiban suami, kepada kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya istri tidak mau mengikuti panggilan suaminya kedalam bilik, atau ia keluar rumah dengan semau-maunya dengan tiada setahu suaminya. Kecuali jika darurat atau kebutuhan sangat, atau ia tidak mau pindah rumah bersama suaminya. Apabila istri bersikap nusyuz seperti tersebut itu, maka tidaklah wajib atas suami memberi nafakah dan tidak pula menyediakan tempat kediaman untuk istrinya itu. . . .23

 Istri yang dihukum nusyuz oleh imam yang empat disepakati tidak diberikan nafakah. Tetapi menurut Ibnu Hazm tidak menggugurkan nafakah.24

Perbedaan pendapat imam yang empat dengan Ibnu Hazm itu berpangkal pada adanya perlawanan antara dalil umum dengan pengertian nafakah; keumuman dalil itu ialah kata-kata Nabi Saw.:

ولهن عليكم رزقهن وكسو تهن بالعروف

Kata-kata itu menghapuskan adanya persamaan antara istri yang taat dengan istri yang tidak taat. Tetapi pengertian nafakah sebagai imbangan kelezatan, mengaharuskan tidak adanya nafakah bagi istri yang tidak taat.25

Istri yang murtad juga menggugurkan haknya untuk memperoleh nafakah. Karena dengan perbuatan ma’shiat yang dilakukannya itu berarti menghalangi suaminya buat mencampuri sehingga istri dianggap seorang yang nusyuz.26

Dari uraian-uraian tersebut diatas penyusun condong kepada yang berpendapat bahwa istri yang dihukumi nusyuz tidak berhak menerima nafakah.

Sehingga penyusunan berkesimpulan bahwa gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafakah ialah apabila si istri dihukumi nusyuz, seperti: tidak mau dicampuri suaminya, berpergian semau-maunya, istri murtad dan lain sebagainya. Selam istri dalam kenusyuzannya ia tidak berhak menerima nafakah.

Perlu penyusun tambahkan disini, yaitu bila seorang suami telah memberikan nafakah kepada istrinya buat masa-masa yang akan datang seperti sebulan dan setahun, lalu belum habis masa itu istri tidak berhak menerima nafakah, maka yang demikian suami berhak meminta kembali sisa nafakah tersebut.

Sedangkan akhir atau jangka waktu berlakunya hak nafakah bagi istri dari suaminya itu ialah sampai mati si suami, karena mulai saat itu berlakulah hak waris si istri.

_____________________

1Dr.Mushtafa As Si baiy, Al Ahwalusy Syakhshiyyah, Jus I, Jami’ah, Damsyik, cet. III, 1966, hal.232.

2Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jus VII, Darul Bayan, Kuwait, 1968, hal.99.

3Q.S. LXV (Ath Thalaq) : 7.

4Q.S. LXV (Ath Thalaq) : 6.

5Sayid Sabiq, Opcit. , hal.100.

6Prof.Dr.H.Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, cet,VII, 1977, hal.103.

7Sayid Sabiq, Op.cit. , hal. 102.

8Q.S. II (Al Baqoroh) : 233

9Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukany, Nailul Authar, Jus VI, Musthfa Al Baby Al Habiby, Mesir, cet. terakhir, hal.362 ( H.R. Jama’ah kecuali Turmudzi dari Aisyah Ra.).

10Prof.Dr. Mahmud Yunus, Op.cit., hal. 104

11Drs.H. Zahri Hamid, Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, cet.I,1978, hal. 118

12Ny.Aisyah Dahlan, Memberi Rumah Tangga Bahagia, Yamunu, jakarat, 1969, hal. 56

13Asaf A.A.Fyzee, Pokok-pokok Hukum Islam I, disalin oleh: Dr,Arifin Bey, MA.,Tinta Mas, Jakarta,cet.III, 1965 hal. 276

14Drs.Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,cet.I,1974 hal. 123

15Dr.Anwar Haryono, SH. , Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakatra, 1965, hal. 227

16Drs.H.Zahri Hamid, Op.cit. , hal.64-65

17Ibit, hal.18

18Prof.Dr.H.Mahmud Yunus, Op.cit. , hal. 109

19Nasrudin Thoha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cet.IV, 1967, hal. 125

20Sayid Sabiq, Op.cit. , hal.91-92

21Dr. Musthafa As Sibaiy, Op.cit. , hal. 231

22Abu Abdullah Mohammad bin Abdul Rohman Ad Damsyiqy, Rohmatul Ummah, Muthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, cet.II, 1967, hal 245

23Prof.Dr.H.Mahmud Yunus, Op.cit. , hal.107

24Prof.T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cet.IV, 1970, hal 107

25Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jus II, Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, cer.III, 1960,=1379, hal. 55

26Rasid Sabiq, Op.cit. , hal. 93

 

 

PENUTUP / KESIMPULAN

Sebagai penutup dari pembahasan risalah ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Seseorang wajib mengeluarkan nafakah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, bedasarkan Al-Qur’an, Al- Hadist dan pendapat para Ulama.

2. Dalam perkawinan nafakah berkedudukan sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istrinya, apabila istri itu mempunyai syarat-syarat tertentu.

3. Kewajiban suami memberikan nafakah tersebut, tidak boleh melalaikannya, walaupun istri itu kaya dan membutuhkan nafakah. Kewajiban itu selam istrinya taat tidak dihukumi nusyuz.

4. Dalam hal pemberian nafakah, tidak ada ketentuan yang pasti, suami memberikan nafakah kepada istrinya menurut kemampuannya, boleh dengan uang atau barang, boleh untuk satu tahun, satu bulan, satu minggu atau satu hari.

Demikian sebagai penutup, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yang penyusun buat secara singkat, dari bab I sampai bab III dari risalah ini.