Seluk Beluk Wakaf Tunai

SELUK BELUK WAKAF TUNAI DI INDONESIA

(Kajian Yuridis Normatif dan Beberapa Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Agama)

 

Oleh:

Jasmani Muzayin, S.H.[1]

ABSTRAKS

Bagi masyarakat muslim Indonesia, wakaf sudah lama dikenal sejak masuknya Islam di Indonesia itu sendiri, dan biasanya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tersebut adalah dalam bentuk wakaf tanah atau bangunan. Akan tetapi wakaf dalam bentuk uang (wakaf tunai) sampai saat ini tampaknya dapat diasumsikan belum banyak dipahami dengan baik oleh sebagian dari mereka kendatipun mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Di Indonesia wakaf tunai sebagai bagian dari hukum wakaf keberadaannya kini telah diatur dengan jelas dan pasti oleh hukum positif sejak lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lalu bagaimana karakteristik wakaf tunai mulai dari soal teknis pelaksanaannya sampai kepada penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di waktu kemudian?

Untuk melihat artikel seluruhnya silahkan Anda klik DISINI

 


[1] Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Rembang

 

 

Segi-segi Perjanjian Perkawinan

SEGI-SEGI PERJANJIAN PERKAWINAN

(Dalam Konteks Gugatan Perdata dan/atau Sebagai Alasan Perceraian)

Oleh : Jasmani Muzayin, S.H.*

 

ABSTRAKS

Perjanjian perkawinan bukan hal baru dalam ranah hukum perdata di Indonesia akan tetapi oleh karena kasusnya jarang terjadi di pengadilan, maka tampaknya kurang memperoleh penelaahan yang memadai, padahal cukup banyak problematika yang melingkupinya mulai dari tata cara pembuatannya sampai kepada hal-hal yang berada dalam titik-singgung dengan perkara di pengadilan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum pada hakikatnya merupakan “perjanjian luhur” antara suami isteri dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Akan tetapi di samping perkawinan itu sendiri, calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung berhak membuat kesepakatan lain dalam bentuk perjanjian perkawinan yang bersifat “assesoir” sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melihat artikel seluruhnya, Anda klik DISINI

Masalah Nafakah Yang Bersifat Materiil Dari Suami Pada Istri Dalam Hukum Islam

MASALAH NAFAKAH YANG BERSIFAT MATERIIL DARI SUAMI PADA ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

Oleh : Drs. H. Jojo Suharjo

Ketua Pengadilan Agama Rembang

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan diantaranya nikmat kesehatan sehingga masih dikaruniai umur panjang dan dapat kembali membaca tulisan-tulisan tersebut dibawah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Read more: Masalah Nafakah Yang Bersifat Materiil Dari Suami Pada Istri Dalam Hukum Islam

Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini

FENOMENA NIKAH SIRRI DALAM SEBUAH NEGARA HUKUM

INDONESIA DEWASA INI

 (Sebuah Kajian Tematik Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Oleh : Jasmani Muzajin, S.H.*

 A. PENDAHULUAN

Bagi komunitas muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, nikah sirri merupakan istilah yang sudah lazim di pergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena nikah sirri, di era teknologi informasi ini, semakin muncul ke permukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah sirri, terutama yang dilakukan oleh beberapa public fugure di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan undang-undang perkawinan Indonesia.

Read more: Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini

Pembaruan Hukum Dalam Teori Socio-Legal Studies

Aplikasi Pembaruan Hukum Dalam Teori  Socio-Legal Studies

Oleh : Alimuddin, S.Hi

PROLOG

Para pakar teori hukum memberikan definisi tentang teori hukum beragam macam pandangan, dari sudut pandang yang berbeda dan latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Sebut saja  Hans Kelsen, ia memberikan definisi teori hukum dengan istilah, "…Legal theory as a theory of norms is not concerned with  the effectiveness of legal norms.” Perkembangn ilmu dan teknologi yang sangat pesat pada abad keduapuluh mendorong Kelsen untuk mengangkat ilmu hukum untuk  bisa maju sederajat dengan kemajuan sains waktu itu.

Kelsen ingin membuktikan bahwa ilmu hukum itu tidak subyektif melainkan obyektif, sama dengan sains  yang lain. Ia harus membangun teori yang mengatasi subyektivitas pembuat undang-undang. A theory of law is formal. Tidak boleh mengandung muatan nilai, kepentingan dan lain-lain.

B. Arief Sidharta menyatakan bahwa teori ilmu hukum (rechtstheorie) secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal, secara kritis  menganalisis  berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya mau pun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum ( Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, 2000 : 122).

Untuk selengkapnya silahkan klik DISINI