HomeBeritaIndeks Berita

Siraman Rohani di Kantor Pengadilan Agama Rembang

Siraman rutin Rohani pada Keluarga Besar Pengadilan Agama Rembang dilakukan di Ruang Sidang Utama, Acara ini diisi Pembicara dari Departemen Kementrian Agama Kab. Rembang.

siramanr1siraman2

Ketua Pengadilan Agama Rembang Pimpin Upacara Peringatan Hut Kemerdekaan RI Ke-66

upacara5REMBANG-HUMAS. Pada Hari Rabu (17/8), pukul 07.30 WIB, Ketua Pengadilan Agama Rembang, SUNARSO, SH., MH. memimpin upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-66 dihalaman depan gedung Pengadilan Agama Rembang,

Selengkapnya...

Data Hukuman Pegawai Pengadilan Agama Rembang

 Rekapitulasi Pegawai yang terkena hukuman disiplin PP. 5 3 Tahun 2010 :

     

    Tingkat Hukuman :

    Hukuman Ringan.       

    Golongan  I :        -       orang.

    Golongan  II :        -       orang.

    Golongan  III :        -       orang.

    Golongan  IV :        -       orang.

    Hukuman Sedang.      

    Golongan  I :        -       orang.

    Golongan  II :        -       orang.

    Golongan  III :        -       orang.

    Golongan  IV :        -       orang.

    Hukuman Berat.          

    Golongan  I :        -       orang.

    Golongan  II :        -       orang.

    Golongan  III :        -       orang.

    Golongan  IV :        -       orang.

    J u m l a h      :        -       orang.

    DP.3 PNS

    PENILAIAN PELAKSANAN PEKERJAAN
    PEGAWAI Agama SIPIL


    1. UMUM

    Dalam rangka mengetahui pelaksanaan pekerjaan Pegawai Agama Sipil dalam bekerja pada suatu instansi perlu dibuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) bagi PNS;

    Jangka waktu seorang Pegawai Agama Sipil adalah 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat penilai

    A. Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang P.3 PNS
    3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 02/SE/1980

    B. Pengertian

    Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS adalah daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

    C. Tujuan

    Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, antara lain dalam pertimbangan kenaikan pangkat, penetapan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain.

    2. PEJABAT PENILAI

    Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu,

    3. UNSUR-UNSUR YANG DINILAI

    1. Kesetiaan;
    2. Prestasi kerja;
    3. Tanggung jawab;
    4. Ketaatan;
    5. Kejujuran;
    6. Kerja sama;
    7. Prakarsa; dan
    8. Kepemimpinan.

    A. KESETIAAN

    Yang dimaksud kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah

    Pegawai Agama Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat wajib setia, taat dan mengabdikan sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945 negara dan Pemerintah

    B. PRESTASI KERJA

    Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, juga pada umumnya prestasi kerja seorang PNS antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesanggupan PNS yang bersangkutan.

    C. TANGGUNG JAWAB

    Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya serta berani memikul resiko yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya

    D. KETAATAN

    Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS, untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang berlaku.

    E. KEJUJURAN

    Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS untuk melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya

    F. KERJASAMA

    Kerjasama, adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya

    G. PRAKARSA

    Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan

    H. KEPEMIMPINAN

    Kepemimpinan adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain, sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian kepemimpinan hanya dikenakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

    Seorang Pejabat Penilai barulah dapat memberikan penilaian apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik PNS yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektivitas di dalam peniaian

    Apabila DP.3 diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat penilai belum 6 (enam) bulan membawahi PNS yang dinilai, pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama

    Setiap Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap PNS yang secara langsung berada di bawahnya

    Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah bulan Januari sampai bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan, dengan pengertian pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan.

    Khusus bagi Calon Pegawai Agama Sipil, yang akan diangkat menjadi PNS, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjadi Calon Pegawai Agama Sipil (terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan bukan mulai melaksanakan tugas), sedang untuk penggajian mulai tanggal melaksanakan tugas.

    TATA CARA PENILAIAN NILAI

    Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan huruf dan angka sebagai berikut :

    1. amat baik     =    91 – 100
    2. baik             =    76 – 90
    3. cukup          =    60 – 75
    4. sedang        =    51 – 60
    5. kurang         =    50 ke bawah

    PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN  PEKERJAAN

    Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang diserahi urusan kepegawaian
    DP.3 disimpan untuk selama 5 (lima) tahun. Umpamanya DP.3 dibuat pada akhir tahun 2009 disimpan s.d akhir tahun 2014
    DP.3 yang telh lebih 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi

    Rapat Dinas Rutin Bulanan PN Rembang

    Pada Hari selasa Tanggal 09 Pebruari 2011 tepatnya pukul 09.00 WIB di ruang sidang Kartika Pengadilan Agama Rembang Bpk Dedi Fardiman, SH. MH. selaku ketua Pengadilan Agama Rembang memimpin langsung acara rapat dinas rutin bulanan,dalam acara tersebut diikuti  Hakim dan seluruh karyawan / karyawati PN Rembang.Briefing merupakan kegiatan rutin yang dapat dilihat setiap bulannya Pada setiap pertemuan, materi yang dibahas diantaranya yaitu arahan - arahan dari pimpinan,Evaluasi hasil Briefing bulan sebelumnya laporan bulanan, minutasi, dan usulan - usulan dari para Hakim dan  Karyawan / Karyawati untuk kemajuan Pengadilan Agama Rembang.