HomeBeritaIndeks Berita

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/paremb46/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Data Hukuman Pegawai Pengadilan Agama Rembang

 Rekapitulasi Pegawai yang terkena hukuman disiplin PP. 5 3 Tahun 2010 :

     

    Tingkat Hukuman :

    Hukuman Ringan.       

    Golongan  I :        -       orang.

    Golongan  II :        -       orang.

    Golongan  III :        -       orang.

    Golongan  IV :        -       orang.

    Hukuman Sedang.      

    Golongan  I :        -       orang.

    Golongan  II :        -       orang.

    Golongan  III :        -       orang.

    Golongan  IV :        -       orang.

    Hukuman Berat.          

    Golongan  I :        -       orang.

    Golongan  II :        -       orang.

    Golongan  III :        -       orang.

    Golongan  IV :        -       orang.

    J u m l a h      :        -       orang.

    DP.3 PNS

    PENILAIAN PELAKSANAN PEKERJAAN
    PEGAWAI Agama SIPIL


    1. UMUM

    Dalam rangka mengetahui pelaksanaan pekerjaan Pegawai Agama Sipil dalam bekerja pada suatu instansi perlu dibuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) bagi PNS;

    Jangka waktu seorang Pegawai Agama Sipil adalah 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat penilai

    A. Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang P.3 PNS
    3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 02/SE/1980

    B. Pengertian

    Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS adalah daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

    C. Tujuan

    Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, antara lain dalam pertimbangan kenaikan pangkat, penetapan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain.

    2. PEJABAT PENILAI

    Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu,

    3. UNSUR-UNSUR YANG DINILAI

    1. Kesetiaan;
    2. Prestasi kerja;
    3. Tanggung jawab;
    4. Ketaatan;
    5. Kejujuran;
    6. Kerja sama;
    7. Prakarsa; dan
    8. Kepemimpinan.

    A. KESETIAAN

    Yang dimaksud kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah

    Pegawai Agama Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat wajib setia, taat dan mengabdikan sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945 negara dan Pemerintah

    B. PRESTASI KERJA

    Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, juga pada umumnya prestasi kerja seorang PNS antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesanggupan PNS yang bersangkutan.

    C. TANGGUNG JAWAB

    Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya serta berani memikul resiko yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya

    D. KETAATAN

    Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS, untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang berlaku.

    E. KEJUJURAN

    Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS untuk melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya

    F. KERJASAMA

    Kerjasama, adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya

    G. PRAKARSA

    Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan

    H. KEPEMIMPINAN

    Kepemimpinan adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain, sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian kepemimpinan hanya dikenakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

    Seorang Pejabat Penilai barulah dapat memberikan penilaian apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik PNS yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektivitas di dalam peniaian

    Apabila DP.3 diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat penilai belum 6 (enam) bulan membawahi PNS yang dinilai, pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama

    Setiap Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap PNS yang secara langsung berada di bawahnya

    Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah bulan Januari sampai bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan, dengan pengertian pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan.

    Khusus bagi Calon Pegawai Agama Sipil, yang akan diangkat menjadi PNS, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjadi Calon Pegawai Agama Sipil (terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan bukan mulai melaksanakan tugas), sedang untuk penggajian mulai tanggal melaksanakan tugas.

    TATA CARA PENILAIAN NILAI

    Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan huruf dan angka sebagai berikut :

    1. amat baik     =    91 – 100
    2. baik             =    76 – 90
    3. cukup          =    60 – 75
    4. sedang        =    51 – 60
    5. kurang         =    50 ke bawah

    PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN  PEKERJAAN

    Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang diserahi urusan kepegawaian
    DP.3 disimpan untuk selama 5 (lima) tahun. Umpamanya DP.3 dibuat pada akhir tahun 2009 disimpan s.d akhir tahun 2014
    DP.3 yang telh lebih 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi

    Rapat Dinas Rutin Bulanan PN Rembang

    Pada Hari selasa Tanggal 09 Pebruari 2011 tepatnya pukul 09.00 WIB di ruang sidang Kartika Pengadilan Agama Rembang Bpk Dedi Fardiman, SH. MH. selaku ketua Pengadilan Agama Rembang memimpin langsung acara rapat dinas rutin bulanan,dalam acara tersebut diikuti  Hakim dan seluruh karyawan / karyawati PN Rembang.Briefing merupakan kegiatan rutin yang dapat dilihat setiap bulannya Pada setiap pertemuan, materi yang dibahas diantaranya yaitu arahan - arahan dari pimpinan,Evaluasi hasil Briefing bulan sebelumnya laporan bulanan, minutasi, dan usulan - usulan dari para Hakim dan  Karyawan / Karyawati untuk kemajuan Pengadilan Agama Rembang.

    Tata Tertib Persidangan

    Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata terib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan: 

    1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
    2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
    3. Mengenakan pakaian yang sopan.
    4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
    5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”
    6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:
    • Senjata api
    • Benda tajam
    • Bahan peledak
    • Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.


    Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

    1. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang.
    2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
    3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
    4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
    5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.
    6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
    7. Membuang sampah pada tempatnya.
    8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
    9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.


    Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

    1. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
    2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
    3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
    4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
    5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim
    6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
    7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
    8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim


    Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan Perdata/ Niaga/PHI, yaitu:

    • Untuk perkara Perdata sidang dimulai tepat jam 10:00 WIB. Para pihak diharapkan hadir 15 menit sebelumnya.
    • Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti
    • Wajib mempersiapkan segala hal yang akan menjadi agenda persidangan:
    1. Surat Kuasa
    2. Jawaban
    3. Saksi
    4. Bukti
    5. Replik
    6. Duplik
    • Semua peserta sidang diwajibkan menunggu di ruang tunggu sampai Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Selama menunggu, para pihak/pengunjung persidangan diharap tenang


    Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

    • Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
    • Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut
    • Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
    • Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

    Kode Etik Panitera

    Kode etik Panitera pengadilan diambil dari kode etik Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia, yang isinya sebagai berikut:

    KEPRIBADIAN ANGGOTA IPASPI

    PASAL 1

    1. Anggota Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia adalah insane pengayoman yang berasaskan Pancasila setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Anggota IPASPI selaku Pegawai Republik Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penegakan Hukum, Keadilan dan kebenaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
    3. Anggota IPASPI sebagai pelaksana jalannya Peradilan maupun pelaksana Administrasi Peradilan dalam melaksanakan tugas bekerja jujur, berdisiplin, bersemangat, bertanggung jawab dan penuh pengabdian
    4. Anggota IPASPI menjunjung tinggi harkat dan martabat Panitera/Sekretaris dalam memberikan Dharma Baktinya kepada Negara, Bangsa dan Masyarakat.
    5. Anggota IPASPI memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama anggota, memupuk solidaritas, berjiwa korps dan bertanggung jawab.

    SIFAT ANGGOTA IPASPI DALAM KEDINASAN

    PASAL 2

    1. Anggota IPASPI selalu mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
    2. Anggota IPASPI selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia Negara dan Rahasia jabatan sesuai sumpah jabatannya.¬
    3. Anggota IPASPI sebagai unsur pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugas dinasnya harus memiliki kepribadian bijaksana, berilmu,sabar, tegas, berdisiplin, penuh pengabdian dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.
    4. Untuk mencapai tujuan dari misi kerja Kepaniteraan yang berhasil guna dan berdaya guna, anggota IPASPI harus menyadari akan kewajiban, bekerja keras, tekun, rajin, hemat, bersahaja, dengan didasari ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    5. Anggota IPASPI sebagai Abdi Masyarakat wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan terwujudnya Peradilan yang cepat, tepat dan biaya yang terjangkau.
    6. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, anggota IPASPI senantiasa harus mentaati dan meningkatkan 4 (empat) tertib yaitu:
    • Tertib Administrasi
    • Tertib Perkantoran
    • Tertib Jam Kerja
    • Tertib Rumah Tangga

    SIKAP TERHADAP SESAMA ANGGOTA IPASPI

    PASAL 3

    1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan
    2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesame pejabat kepaniteraan

    SIKAP TERHADAP BAWAHAN

    PASAL 4

    1. Harus memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dan lugas dengan dilandasi oleh sikap kekeluargaan
    2. Memperhatikan kesejahteraan umum bagi seluruh karyawan pengadilan

    SIKAP TERHADAP ATASAN

    PASAL 5

    1. Memiliki rasa loyalitas terhadap Pimpinan Pengadilan
    2. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas
    3. Berusaha memberikan masukan dan saran kepada atasan yang bersifat membangun untuk kepentingan tugas kedinasan

    SIKAP DILUAR KEDINASAN

    PASAL 6

    1. Harus memiliki kesehatan rohaniah dan jasmaniah
    2. Berkelakuan baik dan tidak tercela
    3. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan
    4. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji dan tercela yang merendahkan martabatnya sebagai Panitera/Sekretaris

    SIKAP DALAM RUMAH TANGGA

    PASAL 7

    1. Menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan Rumah Tangga
    2. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga

    SIKAP DALAM MASYARAKAT

    PASAL 8

    1. Selaku anggota masyarakat menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan sosial dalam pergaulan masyarakat
    2. Harus menjaga nama baik dan martabat Panitera/Sekretariat
    3. Memberikan penyuluhan hukum kepada sesama anggota masyarakat bila diperlukan