Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai gugat

I.B. Prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai gugat

PROSEDUR :

Langkah- langkah yang harus dilakukan penggugat (istri) atau kuasanya :

1. a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’yah ( Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. JO. Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)

b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama mahkamah syari’ah tentang tata cara membuat surat gugatan(pasal118 HIR, 143 R.Bg.Jo. Pasal 58 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)

c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak berubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut atas persetujuan tergugat.

 

2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’yah :

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.)

b. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah di sepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syari’yah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ( pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). Jo. Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974)

c. Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 73 ayat(2) UU 2 No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)

d. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

3. Gugatan tersebut dimuat :

a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

b. Posita ( fakta kejadian dan fakta hukum)

c. Petitum(hal-hal yang dituntut berdasarkan Posita)

4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat di ajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap(Pasal 86 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

5. Membayar biaya perkara ( Pasal 121 Ayat (4) HIR,145 Ayat (4)R.Bg. Jo.pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu tempat dan perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)(Pasal 237 HIR,273 R.Bg.).

6. Penggugat dan tergugat serta kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. (Pasal 121, 124, dan 125 HIR; Pasal 145, 148 dan 149 RBg).

 

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan material ke pengadilan agama/mahkamah syar,iyah

2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/ mahkamah syar,iyah untuk mengahadiri persidangan.

3. a. Tahapan persidangan :

 

1). Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimananya dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pad hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008).

2). Pada permulaan pelaksanaan mediasi,suami dan isteri harus secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009).

3). Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban,jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan .

4).Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian , tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik (132b HIR,Pasal 158 RBg dan Buku II Edisi Revisi).

b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas cerai gugat talak sebagai berikut :

1) Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut.

2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama /mahkamah syar’iyah tersebut.

3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan/mahkamah syar,iyah memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak